Sebagian masyarakat berpendapat bahwa suatu daerah memiliki kesenjangan yang tinggi jika terdapat ba - News - BPS-Statistics Indonesia Pekalongan Regency

You can submit service complaints to us on the SiJELITA WhatsApp (081326543326), through the BPS whistle blowing system here, or on the people's online aspiration and complaint service here.

BPS Kabupaten Pekalongan melayani permintaan atau konsultasi data setiap hari Senin–Jumat pukul 08.00–15.30 WIB / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pekalongan juga melayani secara online melalui email : bps3326@bps.go.id atau melalui FacebookTiktokInstagram, dan WhatsApp: 081326543326 (SiJELITA)

In an effort to improve the quality of our data and services to you, please fill out the Data Needs Survey (SKD) through the link: http://s.bps.go.id/skdpekalongankab2025

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa suatu daerah memiliki kesenjangan yang tinggi jika terdapat ba

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa suatu daerah memiliki kesenjangan yang tinggi jika terdapat ba

April 5, 2018 | Other Activities


Sebagian masyarakat berpendapat bahwa suatu daerah memiliki kesenjangan yang tinggi jika terdapat banyak orang miskin. Akan tetapi, ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa suatu daerah mengalami kesenjangan yang tinggi jika ada sekelompok orang kaya di tengah-tengah masyarakat yang umumnya masih miskin. Pendapat masyarakat tersebut lebih cenderung mengarah ke distribusi pendapatan yang melihat kesenjangan antar kelompok masyarakat, sedangkan untuk kesenjangan pembangunan antar daerah lebih melihat ke perbedaan antar daerah. Dalam penelitian ini akan dihitung indeks williamson untuk mengetahui kesenjangan pembangunan dengan menggunakan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota yang sangat beragam dari sisi geografis, sosial, dan ekonomi.

Indeks Williamson

Ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson. Rumus dari Indeks Williamson adalah sebagai berikut:

 

Analisis Ketimpangan di Jawa Tengah

 

Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata. Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata. Perbedaan pendapatan yang tinggi sudah bisa terlihat dari tabel 1, PDRB perkapita tertinggi adalah Kabupaten Kudus dengan nilai Rp. 106.970.000,00 dan terendah Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 15.500.000,00.

Dari hasil perhitungan indeks Williamson, Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 memiliki nilai ketimpangan williamson sebesar 0,63 (nilai yang mendekati 1), maka berdasarkan ketentuan indeks ketimpangan williamson, pada tahun 2016 di  Provinsi Jawa Tengah terjadi ketimpangan distribusi yang tinggi yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antara daerah yang tidak merata. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan indeks pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 yang sebesar 0,64 artinya pemerataan pembangunan mengalami perbaikan. Sebagaimana terlihat pada gambar 1, dari tren perkembangan indeks williamson tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan perkembangan yang terus mengalami perbaikan. Pada tahun 2012 hingga 2016 berturut-turut nilai indeks williamson sebesar 0,66 ; 0,66 ; 0,65 ; 0,64 ; 0,63 .

    Indeks williamson yang terus mengalami perbaikan juga bisa diartikan suatu keberhasilan dalam upaya pemerataan pembangunan di Jawa Tengah. Kondisi ini juga terlihat dengan melihat perkembangan rata-rata pendapatan perkapita di Jawa Tengah dari tahun 2012 hingga tahun 2016 yang terus mengalami peningkatan, sebagaimna terlihat pada gambar 2. Ada beberapa hal sebagai penyebab ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Jawa Tengah.

Faktor-faktor penyebab ketimpangan :

1.  Migrasi penduduk produktif yang memiliki skill/terdidik ke daerah-daerah yang telah berkembang, karena disana mereka dapat memperoleh upah/gaji yang lebih besar dan kesempatan merubah masa depan yang lebih baik

2. Investasi cenderung berlaku di daerah yg telah berkembang karena faktor market, lokasi, dan kesempatan kerja, dimana keuntungan relatif lebih besar demikian pula risiko kerugian relatif lebih kecil pada umumnya

3. Kebijakan pemerintah cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya sosial dan ekonomi kapital di daerah yang telah berkembang karena kebutuhan yg lebih besar dan sebagai pusat pemerintahan.(Okris-Staf Distribusi)
Badan Pusat Statistik

BPS-Statistics Indonesia

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan  (Statistics of Pekalongan Regency)Jl. Mayjen Sutoyo No. 633 Wiradesa Pekalongan-->Jalan Rinjani Nomor 3 Kajen

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten PekalonganTelp. (0285) 3831007 E-mail : bps3326@bps.go.id

logo_footer

Copyright © 2023 BPS-Statistics Indonesia